DPR Ingin Cecar Menaker Imbas TKA Ilegal Bikin Boncos Negara

Hal itu terungkap dalam diskusi Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) bekerja sama dengan Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), di Chandaka Venue & Dining, Jakarta Selatan, Senin, 26 Mei 2025.

Anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin, mengungkap praktik curang TKA ilegal yang bekerja di berbagai industri di Indonesia. 

Praktik curang tersebut, dijelaskan Zainul, tidak disadari telah memberikan kerugian pada negara.

"Rekening TKA itu gak ada buka di bank BRI, Mandiri, rekening TKA banknya tetap ya di China," ujar Zainul dalam pemaparannya.

Karena faktor penyimpanan uang hasil kerja TKS ilegal seperti itu, Zainul berpendapat tidak ada keuntungan negara karena tidak bisa menarik pajak penghasilan dari mereka.

"Jadi uang itu ya dari rekening pengusahanya ke pekerjanya transfer di sana aja, jadi gak ada perputaran uangnya di sini tuh enggak ada," urainya.

Di samping itu, Zainul juga tak sepakat apabila kekayaan alam Indonesia kerap digerus oleh perusahaan-perusahaan yang lebih mementingkan kemaslahatan TKA, sementara sumbangan perusahaan-perusahaan tersebut ke negara amat minim. 

"Jadi bener-bener kekayaan alam kita ini dikeruk, pengusahanya dapat untung besar, pekerjanya dapat untung besar sumbangan ke negaranya juga ke kita sangat kecil," ungkapnya. 

Untuk itu, ia juga merasa bersyukur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan pengusutan kasus dugaan suap TKA di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

"Jadi menurut saya ini pelajaran yang sangat berharga. Dan tentu kami berterima kasih kepada KPK untuk melihat bagaimana proses TKA ini menjadi pembelajaran kedepan," jelasnya. 

"Nah tapi kita masih melihat kan belum diungkap seluruhnya ya bagaimana tahapan-tahapan dari apa yang terjadi sesungguhnya," lanjut dia. 

Oleh karena itu, Zainul membocorkan rencana Komisi IX yang akan mendalami kasus yang menyinggung soal TKA dengan mengundang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat dengar pendapat (RDP) di masa sidang DPR yang akan datang. 

"Tentu kami di Komisi IX akan mendalami lebih dalam lagi nanti akan kita jadwalkan untuk rapat dengar pendapat dengan Kemnaker mungkin masa sidang berikutnya, karena besok penutupan masa sidang," demikian Zainul menambahkan.