DPR Minta Pemerintah Galang Organisasi Internasional Lawan Tarif AS

Hal itu disampaikan Said dalam menyikapi asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Legislator dari Fraksi PDIP DPR ini berpendapat kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global dan memperhadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis.

"Sesungguhnya ini berlawanan dengan prinsip dan komitmen dari kerjasama perdagangan regional dan global yang mutualistik," kata Said Abdullah lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Mei 2025.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk dapat menggandeng organisasi internasional dalam melakukan koreksi terhadap perang dagang yang saat ini terjadi antara AS dan China.

"Pemerintah perlu menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengajak dunia perlu membangun komitmen baru dalam perdagangan.

"Dan memastikan di masa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum hukum perdagangan internasional," tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2026 dalam sidang paripurna DPR, Selasa, 20 Mei 2025.

Pemerintah menyampaikan kepada DPR atas target ekonomi makro dan postur awal APBN 2026, antara lain;

Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar 16.500-16.900, suku bunga SBN 6,6-7,2, ICP 60-80/USD, lifting minyak bumi 600-605 ribu barel/hari, lifting gas bumi 953-1017 setara ribu barel/hari.

Adapun perkiraan postur APBN 2026, pendapatan negara 11,7-12,2 persen PDB, belanja negara 14,19- 14,75 persen PDB, defisit APBN 2,48-2,53 persen dari PDB.

Sedangkan target kesejahteraan, tingkat kemiskinan di kisaran 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen, gini rasio 0,377–0,380, dan Indeks Modal Manusia 0,57.