Hal tersebut disampaikan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, dalam podcast bersama Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow, di kanal Youtube Vinus Forum.
"Parlemen yang sekarang ini sebetulnya semakin ke sini semakin seperti kopi. Makin gelap," kata Lucius dikutip Jumat, 16 Mei 2025.
Dia menjelaskan, DPR sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi penyeimbang dalam setiap kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah.
"Karena yang kita harapkan dari parlemen sebuah situasi di mana pemerintahan atau kekuasaan itu harus berjalan dalam sistem check and balance, dan DPR ini diharapkan menjadi lembaga penyeimbang pemerintah. Nah ini yang makin ke sini tidak kita rasakan," tuturnya.
Lucius mengatakan, DPR pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama dalam semangat kelembagaannya berdasarkan amanat konstitusi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Yang banyak diharapkan orang itu fungsi pengawasannya. Bagaimana DPR bisa hadir di saat pemerintah membuat kebijakan," sambungnya menjelaskan.
Lucius menyatakan, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini, DPR yang tidak melakukan fungsi check and balance terbilang sebagai dampak dari yang dilakukan presiden sebelumnya.
"Ini sudah dirasakan ketika Presiden Jokowi di tahun 2014. Ketika Presiden Jokowi berhasil melakukan konsolidasi politik dengan membangun kekuatan besar pendukung pemerintah di parlemen, itu kita lihat hampir sama warna DPR dengan pemerintah," urai Lucius.
"Kalau misalnya kita lihat di era SBY 2009-2014, kita justru melihat era di mana oposisi di parlemen itu begitu kuat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, itu berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat di era 2014-2019," tambahnya memaparkan.
Oleh karena itu, Lucius justru berharap parlemen di era Presiden Prabowo dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh unsur masyarakat terlibat dalam penyusunan kebijakan.
"Sekarang pemerintahan baru, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Sekarang lebih banyak kritik beredar di Ruang publik," demikian Lucius menegaskan.
Kinerja parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpilih dari hasil pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024, dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat. 
BERITA TERKAIT: