Sudah Tak Sejalan, Musisi Aceh Mundur dari PKS

Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk sikap politik karena tidak sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang pernah ia yakini bersama PKS.

“Saya merasa asing pada rumah saya sendiri. Keputusan ini tentu tidak mudah, tetapi menjadi sebuah keharusan sikap yang harus saya ambil," kata Rafli Kande dalam konferensi pers di warung kopi Banda Aceh, Rabu, 23 April 2025.

Rafli mengaku bukan kader organik PKS, melainkan sosok publik yang lebih dulu dikenal sebagai seniman. Ia bergabung ke partai tersebut dengan harapan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur parlemen.

“Saya masuk ke dunia politik bukan untuk sekadar duduk di kursi kekuasaan, tapi untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan, dan kebenaran,” ujarnya.

Namun menurutnya, proses penyelesaian sengketa suara hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) antara dirinya dengan kader lainnya, Ghufran di Mahkamah Partai justru mengecewakan. Ia merasa tidak ada iktikad baik dari internal partai untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan terbuka.

“Berulang kali saya sampaikan kepada para pemangku pimpinan di partai, namun sepertinya tidak menemukan jawaban. Justru diskriminasi terhadap saya dilakukan oleh partai yang telah mengantarkan saya menjadi Anggota DPR RI,” kata Rafli.

Rafli menegaskan, keputusan mundur ini bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan nurani. Ia tetap akan melanjutkan perjuangan politiknya, namun dengan cara yang berbeda.

Tak hanya itu, Rafli juga menyampaikan permintaan khusus kepada PKS agar tidak lagi menggunakan nama atau wajahnya untuk kepentingan politik partai.

“Saya melarang Partai Keadilan Sejahtera membawa nama saya secara pribadi untuk kepentingan partai mendapatkan simpati dari masyarakat. Saya juga melarang penggunaan nama saya pada atribut-atribut ataupun video-video dan bentuk gambar lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan suara,” pungkasnya.

Rafli memperoleh lebih dari 45 ribu suara pada Pemilu Legislatif 2024 dari Daerah Pemilihan Aceh 1. Ia menyebut suara itu adalah amanah rakyat yang telah dikhianati oleh proses yang menurutnya tidak adil.