Penempatan TNI Aktif di Lembaga Pemerintah Timbulkan Masalah Serius

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah LSM di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 4 Maret 2025.

“Kekhawatiran saya bukan karena kembali ke Orde Baru akibat penempatan prajurit TNI, tidak mungkin. Kalau para perwiranya kemudian ditempatkan di tempat-tempat ini, perwira yang kariernya bagus dan ditempatkan menjadi dirjen, kita kehilangan sumber daya manusia terbaik,” ujar TB Hasanuddin, 

Ia menegaskan bahwa tugas utama prajurit TNI adalah siap untuk bertempur, sehingga penempatan mereka di posisi yang tidak sesuai dengan tupoksi mereka bisa dianggap kurang tepat.

Selain itu, politikus PDIP ini juga menyoroti soal perwira TNI yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang ditempati. 

"Perwira yang tidak memiliki keahlian sesuai tupoksinya. Ini juga harus kita pertanyakan. Jadi, kalau misalnya ada perwira di akmil itu murni berlatih untuk perang, kalau mau disekolahkan S1, S2, S3, kalau (misal) ditempatkan di pertanian, setidaknya dia pernah S1 di bidang itu. Jadi kapasitasnya harus ditambah," kata Mayjen TNI (Purn) Angkatan Darat ini. 

Lanjut dia, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas para perwira tersebut dalam melaksanakan tugas.

Kekhawatiran lainnya adalah potensi timbulnya kecemburuan di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara). 

“Dari yang tadinya cuma juru ketik, naik jadi kasubag, kabag, direktur, begitu mau jadi dirjen, datang mayjen. Betapa sakitnya ya,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, TB Hasanuddin juga meminta kejelasan terkait indikator karier prajurit TNI. 

"Harus ada kejelasan. Karier prajurit itu indikatornya apa? Kalau di dirjen itu mungkin ada kesepadanan pangkatnya madya utama. Tapi kalau jadi kepala badan itu bintang tiga. Itu juga harus ada aturan-aturannya. Karena kariernya belum tentu nanti, dinas sebagai kepala badan atau dirjen, suatu saat kembali lagi,” tuturnya.

Atas dasar itu, kader banteng asal Jawa Barat ini berharap agar penempatan prajurit TNI aktif di posisi pemerintahan dilakukan secara selektif. 

“Menurut hemat saya, ini kalau sampai nanti jadi bahwa prajurit TNI aktif dapat ditugaskan di situ, menurut hemat saya harus benar-benar selektif,” pungkasnya.