Ketua Bidang Politik dan Demokrasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Bambang Irawan menilai, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah tidak demokratis.
Sebab menurutnya, dalam konteks negara demokrasi tentunya kader partai yang ditugaskan saat proses demokrasi Pilkada Serentak 2024 yang lalu. Hal itu dinyatakan terpilih dan telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, seharusnya bukan lagi sebagai petugas partai.
"Maka dengan sendirinya kepala daerah tersebut bertransformasi menjadi petugas rakyat, karena kepala daerah itu dipilih oleh mandat rakyat," kata Bambang dalam keterangan tertulis kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 21 Februari 2025.
Akan tetapi, lanjut Bambang, meskipun sudah beralih sebagai petugas rakyat, kepala daerah yang telah dilantik tidak serta merta lepas dari partai yang mengusungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
"Kecuali kepala daerah melalui proses pendaftaran jalur independen maka ia tidak mengenal istilah petugas partai. Tapi tentunya, mengenai edaran surat instruksi dari PDIP melarang kepala daerahnya mengikuti retret di Magelang sangat kita sayangkan," tuturnya.
Bambang memandang, seharusnya PDIP bisa memposisikan istilah petugas partai dan petugas rakyat.
Apalagi, dia menilai retret sebagai sebuah gagasan baru dari Pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberikan tambahan pembekalan wawasan kebangsaan, dan komitmen kebersamaan dalam membangun tatanan Negara ini dari pusat sampai penjuru daerah.
"Retret ini memang role model baru pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tentunya kita melihat ada baiknya retret ini. Adakala kepala daerah yang telah dilantik tidak memiliki latar belakang organisasi atau aktivis mahasiswa, tentu bagi mereka sangat penting diikuti," ucapnya.
"Karena di sana kita lihat ada pembekalan dengan berbagai wawasan keilmuan berbeda. Kalau seperti kita anak organisasi ini tentu hal semacam retret sudah biasa, dan tetap dijaga menjadi sebagai tradisi keberlangsungan kembang tumbuh wawasan-wawasan kebangsaan," tutup Bambang.
Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melarang kader yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 mengikuti retret dianggap tidak etis. 
BERITA TERKAIT: