Komitmen Perangi Suap demi Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan  

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Airlangga Hartarto dalam Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

"Dengan kita masuk OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global untuk kepentingan masyarakat,” ujar Airlangga.

Saat ini, proses aksesi telah memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum sebagai asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, bagaimana me-realign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD. Oleh karena itu, beberapa negara memakan waktu yang lebih lama," jelas Airlangga.

"Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” lanjutnya.

Menko Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) yang menjadi salah satu pilar berpengaruh dalam multilateral agreement.

“Secara PPP (Purchasing Power Parity), Indonesia sebetulnya sudah masuk di dalam sepuluh besar, yaitu nomor 8. Berdasarkan IMF report, berdasarkan PPP, Indonesia punya ekonomi itu 4,8 triliun Dolar AS," tandas Airlangga.