Menhut Cabut Izin Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan

Kabar itu diungkap oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selepas melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025. 

Raja Juli mengatakan selama pertemuan, Prabowo mengamanatkan agar fungsi hutan dimaksimalkan demi kepentingan rakyat. 

"Tujuan akhir dari kepemilikan kita terhadap hutan itu, penguasaan kita terhadap hutan adalah kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Dikatakan Raja Juli, izin PBPH yang dimiliki 18 perusahaan dicabut karena dinilai gagal memaksimalkan pemanfaatan hutan yang total luasnya mencapai 526.144 hektare.

"Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebanyak 18 perusahaan dari Aceh sampai Papua ada. Luasnya total 526.144 hektare, setengah juta hektare, di mana ada pihak swasta yang telah diberi izin untuk memanfaatkan hutan, namun tidak dimaksimalkan," papar Raja Juli. 




 . . Dan Presiden memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan tadi untuk menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Di samping itu, Raja Juli juga menegaskan pentingnya program agroforestri untuk mengatasi masalah hutan yang terdegradasi dan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

"Saya mengatakan ada potensi, ada 26,7 juta hektare hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang sudah bekas kebakaran. Kita maksimalkan fungsinya dengan agroforestri, dengan tumpang sari, untuk swasembada pangan. Ini namanya hutan cadangan pangan energi dan air," jelasnya.

Dia menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Hutan kita akan kita lestarikan dengan menanam kembali, mereboisasi, tapi saat bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden Prabowo Subianto," kata dia.