“Ya haruslah (Prabowo bersikap tegas). Kan tidak hanya pernyataan sikap, tetapi juga kemudian perbuatan,” kata pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, kepada wartawan mengulas pernyataan Prabowo yang memastikan tidak akan cawe-cawe pada Pilkada kali ini, Rabu, 6 November 2024.
Feri kemudian menganalisis dua kemungkinan dari sikap Prabowo soal tidak ikut campur dalam Pilkada. Dalam hal ini, dikaitkan dengan aparat penegak hukum atau kepolisian.
“Kalau dilihat hirarki tindakan pelanggaran Pilkada, ada dua kemungkinan. Satu, ada bawahan presiden yang menentang presiden. Kedua, presiden bisa saja bermain
gimmick. Perintahnya A, tetapi yang di bawah tangan lain lagi. Mana yang benar?” tutur Feri.
Meski begitu, dia menaruh harapan bahwa para aparat di seluruh tingkatan akan menjalankan perintah presiden untuk menjaga netralitas dan tak melakukan intervensi pada Pilkada.
“Mudah-mudahan presiden memerintahkan sesuai dengan apa yang dikatakan dan tidak ada aparat bawahannya yang bermain mata,” ucap Feri.
Feri juga menyinggung soal aturan di dalam Undang-undang yang telah mengatur soal netralitas aparat dan ASN di dalam Pemilu. Termasuk, sejumlah sanksi yang bakal diterima bagi aparat dan ASN yang nekat melakukan pelanggaran.
“Di dalam Undang-undang kan mereka dilarang untuk berpihak. Tidak hanya bisa dipindahkan, diturunkan jabatan, bahkan bisa diberhentikan. Bahkan bisa dipidana. Sekarang patuhi Undang-undang atau tidak? Itu saja. Atau kita mengabaikan proses kecurangan ini terjadi dan mengabaikan ketentuan Undang-undang,” tegas Feri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, justru ragu dengan netralitas dari Kapolri maupun jajaran di bawahnya, termasuk Kapolda.
Sebab, dia mengendus residu Pilpres 2024 masih akan terbawa ke Pilkada. Di mana, aparat penegak hukum bakal mengikuti arah angin politik Joko Widodo.
“Saya masih meragukan itu ya. Saya kira bekas Pemilu 2024 kemarin, Pilpres, itu masih terasa sampai sekarang kan. Masih ada kesan bahwa aparat kepolisian cenderung mengikuti arah angin politik Jokowi yang memang dalam hal ini sudah bekerjasama dengan Prabowo,” papar Usman.
Dia menduga, justru sejumlah petinggi kepolisian di Mabes Polri maupun di tingkat Polda resah pada kecenderungan pimpinannya yakni Kapolri yang kurang netral.
Apalagi, adanya kedekatan pribadi atau karier Kapolri di masa lalu dengan Jokowi yang dinilai punya berpengaruh besar.
“Enggak mungkin (Kapolda tak netral dicopot), kecuali dia mengambil pilihan yang berbeda dengan apa yang diharapkan menguntungkan pemerintah. Karena pemerintah sekarang dengan pemerintah yang lalu kan sebenarnya tidak berbeda,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menindak tegas para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang tidak netral pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. 
BERITA TERKAIT: