DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Ketua DKPP RI Heddy Lugito berharap dengan rapat koordinasi ini, persiapan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak semakin matang dan dapat meminimalkan pengaduan pelanggaran etik.

"Saya optimis setelah Pilkada nanti tidak ada pengaduan ke DKPP. Karena jajaran KPU dan Bawaslu dapat menjaga etika dan integritasnya. Hanya bekerja tegak lurus pada demokrasi dan peraturan perundang-undangan," kata Heddy.

Dia meyakini, KPU dan Bawaslu tidak bekerja untuk peserta pemilu, melainkan bekerja untuk rakyat. Penyelenggara Pemilu wajib menjaga integritas demi kepercayaan masyarakat.

"Rakyat sangat berharap pada kita semua agar pemimpin-pemimpin yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Jangan sampai kita mengkhianati suara rakyat,” kata Heddy.

Berdasarkan data DKPP pada 2024, mulai 1 Januari hingga 4 November, pengaduan yang masuk sebanyak 584 pengaduan. Jumlah ini dua kali lipat dari tahun 2023 yang mencapai 325 pengaduan. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 siap disidangkan dan sebanyak 173 di antaranya sudah diputus perkaranya.

Data aduan tertinggi tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah. 

“Untuk DKI Jakarta sendiri berada di urutan 26. Ada delapan aduan saja bersama dengan Kepulauan Riau," demikian Heddy.