Kejagung berada di urutan ketiga setelah institusi presiden dan TNI. Kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 75 persen, paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.
"Kalau kita cek, TNI masih paling tinggi yang dipercaya (96 persen), disusul institusi presiden sekitar 86 persen, kemudian Kejaksaan Agung 75 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei Keyakinan dan Ekspektasi Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu, 27 Oktober 2024.
Di bawah Kejagung, ada pengadilan dengan tingkat kepercayaan publik sekitar 73 persen, Polri 69 persen, Mahkamah Konstitus (MK) 68 persen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 persen.
Sementara itu, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, mengapresiasi capaian Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Ia mengingat, bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah menyatakan soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
"Jaksa Agung itu bagus, bilang kalau memberantas korupsi harus dari kepalanya. Orang nomor satunya. Saya pikir kalau seorang Jaksa Agung bisa ngomong begitu, kita para menteri juga harus bisa memberi contoh itu," kata politikus Partai Gerindra yang juga hadir dalam rilis survei.
Survei ini dilakukan secara nasional dari Barat hingga Timur Indonesia, dan mewawancarai dengan tatap muka sebanyak 1.200 responden dari usia 17 tahun ke atas pada tanggal 10 hingga 15 Oktober 2024.
Metodologi survei ini menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun untuk quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
.jpg)
Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Hal tersebut terpotret dari survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: