Mengingat, jika hal itu berkaitan, maka akan mengganggu pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden berikutnya.
Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, jika dikumpulkannya Kapolda hingga Kapolres di IKN bertujuan menjaga kondusifitas keadaan negara, hal itu memang tugas Jokowi menjalankan konstitusi.
"Tetapi jika ada maksud lain dari arahan Joko Widodo, publik akan mencurigai kegiatan tersebut. Mengingat antara hari ini tanggal 12 September berdekatan dengan rencana mobilisasi massa pendukung Joko Widodo pada 22 September yang datang," kata Muslim kepada
RMOL, Kamis (12/9).
Dari kegiatan di IKN itu kata Muslim, akan berdampak pada Polri yang seolah-olah untuk mengamankan mobilisasi massa tersebut.
"Kalau itu benar terjadi, Jokowi tambah merusak diri dan kepemimpinannya di ujung sisa masa jabatannya, dan merusak kepolisian sekaligus. Dan itu adalah pelanggaran sumpah jabatan yang nyata," tutur Muslim.
Muslim pun menilai, publik akan marah jika benar Jokowi melindungi mobilisasi massa pendukungnya. Bahkan, diprediksi akan terjadi benturan dengan masyarakat.
"Publik pasti anggap Joko Widodo biang kerok dan penyebabnya. Dan itu berakibat publik desak MPR gelar sidang Istimewa memecat Presiden Joko Widodo. Jadi sebaiknya Jokowi jangan berpikir ke arah itu," tutur Muslim.
Selain itu menurut Muslim, mobilisasi massa itu juga dapat diartikan upaya Jokowi menggagalkan pelantikan Prabowo, dan upaya mencoba memperpanjang kekuasaannya dengan menerbitkan dekrit darurat sipil karena kondisi negara kacau.
"Jadi sebaiknya di sisa masa jabatannya, Joko Widodo legowo saja. Jangan sampai nafsu kekuasaan mengalahkan akal sehatnya. Jika hal itu benar terjadi, Jokowi adalah musuh negara dan pengkhianat bangsa," pungkas Muslim.
Dikumpulkannya Kapolda hingga Kapolres di Ibukota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan tidak berkaitan dengan adanya rencana mobilisasi massa pasukan berani mati pembela Joko Widodo. 
BERITA TERKAIT: