"Bahlil melawan keputusan ketum sebelumnya (Airlangga Hartarto)," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, kepada
RMOL, Selasa (27/8).
Lanjut Hari, sebagai partai besar, harusnya Golkar menjadi acuan hidup berdemokrasi organisasi politik lainnya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai sejarah.
Sayangnya, di kasus ini Golkar menunjukkan inkonsistensi dengan putar balik mendukung Airin yang dipasangkan dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.
"Bahlil menganulir yang sudah diputuskan oleh AH sebelumnya. Tentunya bisa dikatakan Golkar inkonsisten atas keputusan yang dibuat dan hanya menjadi pembenaran belaka," kata Hari.
"Golkar dalam kasus Airin inkonsisten memberikan dukungan, seperti peribahasa
esuk tempe sore dele," sindir Hari.
Jauh sebelum polemik ini terjadi, Ketua Umum Golkar sebelumnya, Airlangga Hartarto, telah memberikan penugasan kepada Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon Gubernur Banten 2024.
Hal itu disampaikan Airlangga usai mendapat dukungan dari Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang dipimpin Airin, untuk maju pada Munas Partai Golkar 2024.
"Ketum (KPPG Airin Rachmi Diany) diberi penugasan dan kepercayaan Partai Golkar untuk menjadi Gubernur Banten," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Minggu malam (23/6).
"Wajib hukumnya untuk kita bekerja keras memenangkan Ibu Airin sebagai Gubernur Banten," tegas Airlangga.
Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia merasakan imbas karena tidak menjalankan perintah ketua umum terdahulu, Airlangga Hartarto. 
BERITA TERKAIT: