Menurut Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, peralihan dukungan Golkar dari bakal pasangan calon (bapaslon) Andra Soni-Dimyati Natakusumah kepada Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024.
Tetapi melalui perubahan arah politik tersebut, imbuh sosok yang kerap disapa Biran itu, publik secara tidak langsung dapat menilai Golkar terperangkap oleh kendali KIM yang kuat dalam menentukan bapaslon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
"Akhirnya karena melihat Banten adalah salah satu wilayah kekuasaan Golkar, dan Airin merupakan kader terbaik Partai Golkar, maka mau tidak mau suka tidak suka, Partai Golkar harus keluar dari kerangkeng komitmen KIM Plus," ujar Biran kepada
RMOL, Selasa (27/8).
Secara psikologis politik, Biran berpendapat Golkar tidak mau kehilangan basis pemilih di wilayah Banten. Mengingat, selama beberapa kali pilkada digelar partai berlogo pohon beringin itu selalu mengusung kadernya dan menang.
"Demi mengakomodir kepentingan internal partainya sendiri, akhirnya pada Selasa 27 Agustus 2024, Ketum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, memberikan dukungan penuh kepada Airin di Pilgub Banten," sambungnya.
Akan tetapi, lulusan S2 Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menyayangkan, Golkar tidak menjadi promotor utama dalam pengusungan Airin. Karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah lebih dulu menyerahkan formulir pengusungan B1KWK.
"Sedari awal, sebagai partai pemenang pemilu nomor 2 tingkat nasional dan pemenang pemilu di Banten, Golkar seharusnya tidak mudah dikerangkeng atau tersandera oleh komitmen KIM Plus yang hendak memaksakan koalisi gemuk untuk diadopsi di daerah-daerah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Jakarta, dan Banten," tuturnya.
"Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif di Pilkada Banten sekarang ini, pasangan Airin-Ade ini sangat potensial menumbangkan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusuma meskipun mereka didukung oleh koalisi gemuk KIM Plus," demikian Biran.
Keputusan Partai Golongan Karya (Golkar) mengubah pengusungan calon gubernur dan wakil gubernur di Banten, dinilai sebagai upaya melepaskan diri dari belenggu ikatan Koalisi Indonesia Maju (KIM). 
BERITA TERKAIT: