Menurut dia, hal itu diperlukan agar hasil pemeriksaan BPK berdampak bagi upaya mencapai tujuan negara.
Misbakhun memaparkan pemikirannya tersebut ketika menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi pada saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau _fit and proper test_ calon anggota BPK RI di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komplek Parlemen Senayan, Senin (12/8).
“Saya mau menyampaikan soal kesimpulan dan rekomendasi, BPK RI memerlukan perhatian dan dorongan agar pemeriksaan dan rekomendasinya punya dampak sesuai tujuan bernegara,” ujar Misbakhun di hadapan para senator.
Saat sesi pemaparan, legislator Partai Golkar yang kembali terpilih menjadi anggota DPR untuk periode 2024-2029 itu juga menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Misbakhun merasa perlu menyinggung soal itu karena jika kelak terpilih menjadi anggota BPK, masa tugasnya beririsan dengan periode pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menguraikan delapan program Prabowo-Gibran dalam Asta Cita, antara lain, penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, pembangunan dari desa, peningkatan UMKM, mendorong daya beli, perwujudan swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mendorong sains,ekonomi hijau, ekonomi biru, hingga hilirisasi.
Menurut Misbakhun, sudah selayaknya pemeriksaan BPK juga sejalan dengan program yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti tersebut menawarkan idenya tentang pemeriksaan yang bersifat tematik.
Selain itu, Misbakhun juga memaparkan tentang pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) untuk mengiringi pemeriksaan tematik. Menurut dia, hasil pemeriksaan DTT itu bersifat strategis, responsif, dan tanggap akan keadaan yang bakal terjadi.
“Pemeriksaan tematiknya akan berupa rekomendasi pembangunan nasional. Kemudian hasil pemeriksaannya itu berupa strategi, komprehensif, antisipatif, dan responsif,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan perhatian dan dorongan dalam hal pemeriksaan atas penggunaan uang negara. 
BERITA TERKAIT: