Minta Maaf ke Rakyat, Ini 4 Kesalahan Terbesar Jokowi

Sudah sewajarnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Karena Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, mengidentifikasi ada 4 kesalahan besar yang telah dibuat oleh Jokowi selama masa kepemimpinannya.

Menurut Andi, Jokowi telah merusak sistem demokrasi dengan memperalat legislatif, lembaga peradilan, dan menjadikan aparatur penegak hukum sebagai instrumen untuk memperkokoh, mempertahankan, dan melanjutkan kekuasaan melalui skenario dinasti kekuasaan.

"Selanjutnya, tren pembangunan proyek mercusuar yang boros modal dianggap telah berimplikasi pada ketimpangan pembangunan antarwilayah dan antara kota-desa," kata Andi kepada RMOL, Jumat (2/8).

Proyek-proyek besar ini dianggap seringkali tidak memperhatikan kebutuhan daerah-daerah terpencil, sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin lebar.

Kemudian, melemahnya penegakan hukum dan semakin maraknya korupsi yang melibatkan aparatur negara menjadi salah satu sorotan utama. 

Menurut analis politik Universitas Nasional itu, korupsi di era Jokowi semakin merajalela dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut dianggap lemah.

Terakhir, utang negara yang meningkat signifikan selama masa pemerintahan Jokowi telah menjadi beban yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

"Beban keuangan negara yang semakin berat akibat beban utang yang terus menggunung," pungkas Andi Yusran. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan selama menjabat sebagai Presiden RI.

"Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi dalam acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (1/8). 

"Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," kata Jokowi.