Jurubicara Pansus Angket Haji 2024 dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya menyatakan sejumlah Kementerian dan Badan akan dipanggil oleh DPR karena diperlukan keterangannya untuk digali lebih dalam lagi.
“Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta peran selama penyelenggaraan haji, pansus angket haji DPR telah mempertimbangkan untuk memanggil Kemenag, Kemenlu, BPKH, dan Kemenkum-HAM guna kepentingan penyelidikan. Namun untuk kepastiannya perlu dirapatkan dahulu oleh Pansus,” kata Wisnu kepada wartawan (26/7).
Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan rapat perdana pansus angket haji baru bisa digelar seusai adanya arahan dari pimpinan DPR. Kendati begitu, hingga saat ini para anggota pansus angket DPR belum mendapatkan jadwal resmi.
“Info sementara, pimpinan komisi kami telah menemui pimpinan DPR untuk mengonfirmasi kepastian jadwal. Sebab sejauh ini Sekretariat Pansus belum membagikan susunan agenda pada kami. Lebih jelasnya silakan tanyakan ke pimpinan DPR ataupun Setjen,” ungkap Politikus PKS ini.
Sementara itu, Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKS, kata Wisnu, sudah mulai mengumpulkan data mengenai dugaan pelanggaran dari pelaksanaan haji 2024. Tak hanya itu, dia juga mengumpulkan sejumlah aduan dari masyarakat.
“Kami dari Fraksi PKS secara inisiatif sudah mulai bekerja secara mandiri dengan mengumpulkan temuan dari sejumlah aduan yang sudah masuk ke kami. Namun secara kelembagaan pansus angket haji ini belum efektif bekerja dan perlu didahului dengan agenda perdana yaitu menentukan komposisi pimpinan pansus,” pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Panitia Khusus (Pansus) angket haji 2024 menjadwalkan untuk segera memanggil sejumlah pihak dari unsur pemerintah buntut sengkarutnya pelaksanaan haji 2024. Dalam hal ini, mulai dari Kementerian Agama (Kemenag) hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masuk dalam daftar prioritas panggilan. 
BERITA TERKAIT: