PKS Serahkan Wacana Kementerian Haji ke Prabowo-Gibran

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan Prabowo punya hak prerogatif untuk menyetujui pembentukan Kementerian Haji atau tidak.

"Ya lagi-lagi itu adalah hak prerogatif presiden," kata HNW di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7).

Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan penyelenggara haji dipisah dari kementerian agama (Kemenag) perlu dipertimbangkan lantaran banyaknya tugas di kemenag yang membuat kewalahan dalam mengelola haji.

"Ya harapannya ya dengan itu dipisahkan secara kasat mata kita harus melihat memang persoalan haji itu menyita luar biasa, baik waktu maupun juga personil. Tentu amat sangat banyak terambil. Kalau anggaran itu dua hal yang terpisah ya," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini menambahkan banyak staf dari Kementerian Agama (Kemenag) yang tercerabut fungsinya untuk mengurusi haji.

Oleh sebab itu, wacana pembentukan Kementerian Haji perlu dipertimbangkan.

"Nah, kalau kemudian dia diurusi kementerian sendiri dan Kementerian Agama ngurusi masalah pendidikan atau mengurusi masalah bimbingan kemasyarakatan terkait agama, tentu itu akan menjadi lebih fokus," tutupnya.