Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi menuturkan, untuk menanggulangi potensi konflik yang mungkin ada di masyarakat perlu melakukan upaya strategis, yang terukur, dan saling bekerjasama semua pihak dalam melindungi serta melayani umat.
“Kalau bergerak sendiri-sendiri tentu tidak akan dapat menjangkau secara luas, sementara ini kan tentu harus dapat membangun rasa empati maupun simpati ataupun satu kesatuan diantara kita,” kata Supriyadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7).
Salah satu caranya, kata dia, Bimas Buddha menggandeng Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) dalam penanggulangan dan mitigasi dengan menggunakan aplikasi inovatif bernama Jaman Dharma (Jaring Pengaman Masyarakat Buddha).
Lewat DNFABB, Supriyadi mengatakan, ini bisa menjadi wadah strategis dalam layanan literasi hukum dan juga perlindungan umat Buddha ketika ada persoalan di masyarakat.
Harapannya, sambungnya, melalui pelatihan relawan dan paralegal, atas kerjasama dengan DNFABB dapat terbangun sebuah sinergitas yang kuat untuk melindungi dan mengadvokasi umat Buddha di Indonesia.
“DNFABB ini kiranya dapat menjadi tempat atau menjadi wadah yang strategis bagi kita untuk tetap bisa memberikan layanan literasi maupun layanan perlindungan kepada umat manakala terjadi persoalan di masyarakat,” kata Supriyadi.
Sementara itu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) Kevin Wu menyambut baik kerjasama dan menganggap sistem peringatan dini untuk umat Buddha.
"Dharmapala Nusantara, bekerja sama dengan Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pelatihan kepemimpinan paralegal. Latihan ini untuk memberikan pemahaman dan pendidikan terkait mitigasi potensi konflik yang ada di lapangan,” demikian Kevin.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia merasa perlu melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya konflik internal umat buddha atau dengan umat pemeluk agama lainnya. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: