Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menuturkan bahwa pernyataan itu menjadi tamparan keras dari umat minoritas kepada pemerintah yang memberikan izin tambang.
"Ormas yang lain atau lembaga keagamaan lain, menyatakan juga keberatannya. Saya membaca satu postingan yang lucu sekali dari kalangan kristen yang kami butuhkan bukan izin tambang, yang kami butuhkan izin mendirikan gereja. Ini kan satu sinisme yang menyakitkan Pak,” ucap Harris dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenai RKP dan RKA Kementerian Investasi 2025, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (11/6).
Legislator dari Fraksi PDIP ini mempertanyakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kerap memberikan penjelasan dan meyakinkan publik bahwa izin tambang untuk ormas keagamaan sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Di sisi lain, ada 'menteri senior’ yang menyebut bahwa izin tambang tidak bisa seenaknya diberikan.
“Saya juga membaca ada menteri senior lain yang mengatakan yang namanya izin tambang, tidak bisa dibagi-bagikan tetapi harus dibagikan melalui proses lelang. Jadi mana yang benar?” tegasnya.
Dia meminta Bahlil menjelaskan secara komprehensif mengenai izin tambang untuk ormas keagamaan itu agar tidak menimbulkan persoalan di ruang publik.
"Apakah membagikan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah membagikan ini sesuai dengan rasa keadilan sosial? Dan apakah memang benar kepala satgas yang berhak untuk membagikan, bukan Menteri ESDM dan ternyata ini juga menimbulkan polemik pak, beberapa pihak baik di dalam NU sendiri juga menyatakan keberatannya,” tutupnya,
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Umat Kristiani tidak setuju izin tambang diberikan ke organisasi massa keagamaan. Pasalnya, mereka hanya menuntut agar pemerintah memberikan izin membangun gereja. 
BERITA TERKAIT: