Menurutnya, pemilihan presiden oleh MPR tidak menjamin masalah politik uang yang telah lama menghantui proses demokrasi di Indonesia akan selesai.
"Melawan persoalan dalam politik di Indonesia tak bisa dilakukan dengan pendekatan instan. Tidak bisa parsial, harus integral," katanya, seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu (9/6).
Anggota Komisi II DPR RI itu menilai, memutus persoalan politik uang juga tidak bisa hanya mengubah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tertutup, tapi harus dikaji bagaimana sirkulasi kepemimpinan di partai politik.
"Kita pakai analogi perbaikan rumah. Kalau rumahnya bocor, tidak bisa hanya kita geser sofanya, tapi gentengnya tidak diperbaiki," pungkasnya.
Wacana presiden dipilih MPR kembali muncul saat Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu tokoh nasional, Amien Rais, yang mengaku tidak masalah jika MPR berencana melakukan amandemen UUD 1945 untuk memperbaiki sistem politik ke depan.
Salah satu poin yang disetujui Amien Rais, adalah jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, seperti sebelum era reformasi.
"Itu (politik uang) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan, dipilih MPR, mengapa tidak?” jelasnya, saat silaturahmi ke pimpinan MPR RI, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).
Wacana mengembalikan pemilihan presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) disorot Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: