Karena itu, Aceh membutuhkan pemimpin yang peduli terhadap lingkungan.
Demikian mencuat dalam diskusi bertajuk “Pemetaan Lingkungan dan Komitmen Partai Politik untuk Isu Lingkungan Hidup” yang digagas Koalisi NGO HAM Aceh di Banda Aceh, Senin, (27/5).
“Deforestasi dan karhutla merupakan dua isu lingkungan hidup yang saling berkaitan di Aceh,” kata Khairil seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLAceh.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat Aceh merupakan provinsi yang paling banyak terjadi karhutla selama periode Januari-Juni 2023, yaitu 53 kasus. Sedangkan total kejadian karhutla di Indonesia mencapai 206 kasus.
Di sisi lain, kata Khairil, Aceh juga memiliki masalah serius terkait deforestasi. Seperti eksploitasi hutan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, pertambangan, serta illegal logging.
Atas dasar tersebut, Koalisi NGO HAM akan menjumpai calon kandidat gubernur Aceh untuk memberi masukan terhadap kondisi lingkungan Aceh. Sehingga menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, khususnya soal lingkungan hidup.
Sementara menurut Ditektur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Ahmad Shalihin alias Om Sol, menyayangkan sikap pemangku kebijakan yang cenderung mengundang investor untuk menguras hasil alam Aceh.
“Aceh cukup banyak sumber daya alam yang potensial seperti komoditi unggulan kopi, pala dan atsiri. Begitu juga dengan laut,” sebut dia.
Sayangnya, kata Om Sol, pemerintah lebih tertarik untuk menjual isi perut bumi di Tanah Rencong. Akhirnya semakin mengancam lingkungan Aceh.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kondisi lingkungan di Provinsi Aceh semakin mengkhawatirkan. Penyebabnya adalah kebakaran hutan, deforestasi atau penebangan liar hingga pertambangan ilegal yang semakin marak. 
BERITA TERKAIT: