Pengusul Polri di Bawah Kementerian Belum Move On dari Pilpres

Meskipun bukan usulan baru, manun kuat dugaan usulan kali ini ada hubungannya dengan Pemilu 2024.

"Usulan yang kental akan muatan politis dari sebagian pihak yang masih belum move on dari kekalahan mereka dalam Pilpres 2024," kata Presiden Haidar Alwi Care (HAC), R Haidar Alwi dalam keterangannya, Selasa (21/5).

Menurut Haidar, usulan menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan pihak yang percaya Polri tidak netral dan terlibat dalam kecurangan Pemilu. Padahal tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diketahui, sempat muncul tuduhan ketidaknetralan Polri dalam Pilpres 2024 lalu.

Kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden memunculkan tuduhan penyalahgunaan Polri sebagai instrumen pemenangan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.

Dengan kedudukan yang saat ini bersifat terpusat berada di bawah Presiden, Polri terus menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di angka 76,4 persen versi Indikator Politik dan 87,8 persen versi Litbang Kompas akhir tahun 2023.

Keberhasilan Polri yang paling mencolok, kata Haidar, tercermin dari Pemilu 2024 yang berjalan aman dan damai dibanding 2019 yang berdarah-darah karena diwarnai kerusuhan yang menelan korban jiwa dan penangkapan aktivis, mahasiswa maupun masyarakat.

Padahal, dengan adanya tiga pasangan calon di 2024 kemungkinan masyarakat terkotak-kotak menjadi semakin banyak.

Akan tetapi, apa yang dikhawatirkan pernah terjadi di Pemilu 2019, ternyata tidak terjadi di Pemilu 2024.