Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengatakan, isu-isu mengenai hak angket tak lagi relevan apabila masih digulirkan sejumlah partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pasalnya, dia memandang banyak hal yang diungkapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang di MK bersifat kualitatif.
Padahal menurutnya, sengketa hasil pemilu di MK biasanya mempersoalkan selisih perolehan suara antar capres-cawapres, bukan terkait sengketa proses yang menjadi ranah penanganan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Kita berharap politisi kita termasuk para pimpinan partai politik benar-benar bersikap negarawan pasca pemilu dan pilpres ini. Kompetisi telah usai, dan pemenangnya adalah Prabowo-Gibran," ujar sosok yang kerap disapa Biran itu kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).
Dia memandang, mekanisme perselisihan hasil pemilu telah diatur secara jelas oleh UU 7/2017 tentang Pemilu, yaitu melalui MK, bukan malah melalui jalur politik di DPR dengan menggulirkan hak angket.
Oleh karena itu, magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menilai, rekonsiliasi pasca Pilpres 2024 mesti dipertimbangkan partai maupun elite politik yang berada di luar koalisi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baginya, rekonsiliasi antarpihak sangat penting mengingat masih terdapat urusan yang lebih besar dari kompetisi temporer lima tahunan.
"Sebagai sebuah bangsa, semuanya harus bersatu kembali untuk melanjutkan pemerintahan dan mengentaskan berbagai macam agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045," tutur penulis buku Komunikasi Politik 7 Presiden RI tersebut.
"Saya yakin dan percaya semua partai politik, semua politisi memiliki tujuan dan niatan yang baik tentang kemajuan Indonesia. Semuanya sepakat untuk menjadikan Indonesia bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju," pungkas Biran.
Partai-partai politik diharapkan bisa bersikap dewasa setelah pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. 
BERITA TERKAIT: