Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa keputusan berada di dalam atau luar pemerintahan merupakan keputusan strategis partai. Oleh karenanya, mengenai keputusan ini akan ada pembahasan khusus.
“Sikap berada di dalam maupun luar pemerintah merupakan keputusan politik strategis, sehingga akan dilakukan pembahasan khusus, tidak sekarang,” kata Hasto kepada wartawan di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Sebab, kata Hasto, untuk saat ini partainya masih fokus untuk melakukan upaya hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai upaya hukum lainnya yang terus dilakukan.
“Saat ini kami konsen di MK dan berbagai upaya hukum yang akan dilakukan,” tandasnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 3, menegaskan dirinya tetap akan menjadi oposisi dan tetap berada di luar pemerintahan. Ia mengatakan tidak mau mengisi jabatan pada pemerintahan yang akan datang guna menjaga sistem demokrasi, khususnya check and balances.
Kendati begitu, Ganjar mengucapkan terima kasih bagi pihak-pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol yang mengusung paslon 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair," ujar Ganjar di Jakarta, Selasa (26/3).
Sementara itu, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya diminta Ketua Umum Prabowo Subianto untuk merangkul semua pihak tak terkecuali PDIP.
“Tetapi sekali lagi, keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," ujar Muzani di Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).
PDI Perjuangan merespons santai ajakan Partai Gerindra yang bakal merangkul partai banteng moncong putih. Meskipun, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan tetap ingin berada di luar pemerintahan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: