Jika Dibutuhkan Keterangannya, KPK Bakal Kembali Panggil Hasto Kristiyanto

Hal itu disampaikan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri saat ditanya soal peluang kembali memanggil Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

"Kebutuhan pemanggilan terhadap seseorang sebagai saksi, ketika kemudian keterangannya dibutuhkan, pasti juga akan dilakukan pemanggilan," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

Mengingat kata Ali, Hasto Kristiyanto sendiri sebelumnya juga telah diperiksa sebagai saksi, bahkan juga telah memberikan keterangan di persidangan.

"Kan juga sudah pernah dipanggil sebagai saksi. Tetapi nanti perkembangannya kita sampaikan lebih lanjut, karena sejauh ini kan masih dalam proses penyidikan," terang Ali.

Sementara itu kata Ali, pihaknya masih terus melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Harun Masiku yang masih menjadi buronan.

Selain itu, Ali pun merespon pernyataan Hasto yang menyebut bahwa Harun Masiku merupakan korban.

"Yang pasti tidak benar, tidak ada fakta itu dalam proses-proses persidangan. Dalam proses-proses penyidikan yang sedang berjalan itu juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa ada korban dalam perkara dimaksud," pungkas Ali.

Dalam upaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku, KPK sebelumnya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang sudah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

Wahyu telah diperiksa KPK pada Jumat, 29 Desember 2023. Saat itu, Wahyu didalami soal informasi keberadaan Harun Masiku. Bahkan, KPK juga sudah menggeledah rumah Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa, 12 Desember 2023, dalam rangka mencari keberadaan Harun Masiku.

Seperti diketahui, Wahyu bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Dia masih di bawah bimbingan Bapas Klas I Semarang hingga 13 Februari 2027.

Sebelum bebas bersyarat, Wahyu dijebloskan ke Lapas pada 17 Juni 2021, setelah putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukumannya dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara, dikurangi masa penahanan.

Selain vonis 7 tahun, Wahyu juga wajib membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik menduduki jabatan publik selama 5 tahun, terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Dalam perkara suap terkait PAW anggota DPR RI Dapil Sumsel I Fraksi PDIP periode 2019-2024 itu, Wahyu terbukti menerima uang 19 ribu Dolar Singapura dan uang 38.500 Dolar Singapura atau seluruhnya setara dengan Rp600 juta, dari Saeful Bahri, mantan Caleg PDIP, agar mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Harun Masiku sendiri saat ini berstatus buron, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.

Wahyu juga terbukti menerima uang sebesar Rp500 juta dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, terkait seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.