"Pendapat begitu banyak, akademisi para guru besar, para rektor, itu tidak terbantahkan," kata sosok yang akrab disapa JK itu di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2).
Sesepuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu pun meyakini pendapat para akademisi dan guru besar kampus tersebut sudah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.
"Ini kan profesor penguji semua. Apa yang dikatakannya itu atas nama hati nurani dan kebenaran dia. Ini kan profesor. Masa kita uji profesor," ujarnya.
Gerakan moral ini diawali dari Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Para guru besar itu menyoroti pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan.
Lalu menyinggung soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir.
Langkah Civitas Akademika UGM itu pun segera melahirkan keberanian Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), yang juga mengaku kecewa atas intervensi penguasa terhadap aparatur negara.
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menilai, saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.
Bahkan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat turut bersuara terkait kondisi kekinian kebangsaan dan bernegara.
Gelombang kritik yang disampaikan para Civitas Akademika dari berbagai perguruan tinggi terhadap situasi demokrasi hari ini ditanggapi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: