Mereka membuat pernyataan yang dinamai Petisi Bulaksumur yang dibacakan Prof Koentjoro, di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1).
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang juga bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," kata Prof Koentjoro, saat membacakan petisi.
Sejumlah penyimpangan yang disinggung pada petisi itu, antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), lalu keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir.
Termasuk pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan.
Civitas akademika UGM menilai Jokowi tidak mengamalkan dharma bhakti almamaternya yang menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya.
"Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila," tegasnya.
Civitas akademika UGM juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret merespons berbagai gejolak politik pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila.
Hal itu demi memastikan tegaknya kedaulatan rakyat agar berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni, mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai semakin menyimpang. 
BERITA TERKAIT: