Gibran: Masyarakat Adat Jangan Tersingkir karena Pembangunan

Harapan itu disampaikan Gibran saat merespon dua rivalnya pada debat Cawapres, di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Menurutnya, RUU masyarakat adat akan dilanjutkan pembahasannya. Saat ini pemerintah telah memilih Perpres No 28/2023, dan bisa digunakan untuk pengelolaan lahan bagi masyarakat adat.

“Ini sudah ada satu setengah juta hektare hutan adat yang sudah diakui,” katanya.

Untuk masyarakat adat, kata dia, pemerintah harus banyak dialog dengan para tokoh adat.

“Memang kuncinya harus banyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat,” urainya.

Walikota Solo itu juga menegaskan, pembangunan yang dilakukan pemerintah harus mengedepankan masyarakat adat.

“Jangan sampai ketika ada pembangunan, masyarakat adat justru tersingkirkan. Harusnya justru dirangkul, dan diberi manfaat yang sebesar-besarnya,” katanya.