Soroti Pidato Kapolri soal Estafet Kepemimpinan, Adhie Massardi: 100% Urusan Rakyat

Mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie Massardi turut menanggapi pidato Kapolri yang disampaikan di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, di Jakarta Selatan tersebut.

Melalui cuitan akun media sosial X, Adhie menekankan bahwa mencari pemimpin nasional melalui Pemilu merupakan murni urusan rakyat sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adhie juga mengingatkan dalam pelaksanaan Pemilu, TNI dan Polri berkewajiban mengawal jalannya demokrasi.

Selain itu, lanjut Adhie, Presiden Joko Widodo juga tidak boleh ikut campur meski dua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

"MENCARI PEMIMPIN Nasional lewat mekanisme elektoral (Pemilu) 100% urusan rakyat sebagaimana sdh diatur dlm UU Pemilu.
? Polri dan TNI berkewajiban jaga keamanan Jalan Demokrasi.
? Presiden juga gak boleh cawe-2 hanya gegara 2 anaknya (Gibran & Kaesang) ikut kontestasi Pemilu," kata Adie yang dikutip Minggu (14/1).

Setelah menimbulkan kegaduhan, pada Jumat (12/1), Mabes Polri meluruskan tudingan tidak netral dalam penyampaian pidato Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait estafet kepemimpinan nasional yang berkelanjutan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudho Wisnu Adiko mengatakan, ucapan Kapolri soal kepemimpinan berkelanjutan, bukan untuk mengarahkan, apalagi menggiring opini, untuk medukung capres-capres tertentu.

Melainkan, kata Trunoyudo, ucapan Jenderal Sigit terkait dengan estafet kepemimpinan nasional yang berkelanjutan itu adalah umum.

“Yang dimaksud adalah, keberlanjutan dari sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya,” kata Trunoyudo saat konferensi pers di Mabes Polri.

Trunoyudo mengatakan, ucapan Kapolri itu tidak bermaksud mengarahkan ke capres-capres tertentu. Sebab Kapolri memastikan diri sebagai kepala lembaga kepolisian untuk tetap netral.

“Jadi yang dimaksud estafet kepemimpinan itu tentunya harus dilanjutkan dengan siapa pun calon pemimpin yang baru terpilih, apa pun program yang dibawanya,” kata Trunoyudo.

Polri, kata Trunoyudo, tetap mengacu pada netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.