Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan, berdasarkan surat klarifikasi PPLN Taipei, disebutkan kendala teknis yang dihadapi untuk pemilihan dengan metode pos adalah hal tersebut.
Dia mengurai, PPLN Taipei khawatir surat suara yang seharusnya dikirim balik pemilih yang mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling lambat pada 15 Februari 2024, akan terkendala karena kantor pos tutup.
"Terdapat Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024, di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir," ujar Hasyim kepada wartawan, Rabu (27/12).
Karena kekhawatiran PPLN Taipei yang tidak mengacu pada Lampiran 1 Peraturan KPU (PKPU) 25/2023 tentang Pemungutan Suara, pada akhirnya KPU harus mengirim kembali 31.276 amplop berisi 2 jenis surat suara pemilihan yang totalnya mencapai 65.552 lembar.
"Kalau dihitung masih ada waktu. Karena apa? Penghitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir surat suara (dikirim), yaitu tanggal 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara ditutup," urainya.
Oleh karena itu, Hasyim memastikan surat suara yang dikirim di luar jadwal akan dianggap rusak, dan dipastikan tidak ikut dihitung saat rekapitulasi suara meskipun tidak dimusnahkan.
"Memasukkan surat suara yang tidak diperhitungkan tersebut ke dalam sebuah kantong atau wadah yang sudah disediakan, dan diikat untuk selanjutnya disimpan disimpan ke PPLN Taipei dengan memperhatikan aspek keamanan," demikian Hasyim menjelaskan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Operasional kantor pos yang tutup karena ada tahun baru China, menjadi alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei mengirim surat suara Pemilu 2024 di luar jadwal. 
BERITA TERKAIT: