Begitu dikatakan Wakil Ketua Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle) Achmad Rizali, menanggapi hasil penilaian program pelajar internasional atau
Programme for International Student Assessment (PISA) untuk Indonesia, yang semakin menunjukkan kondisi darurat pendidikan nasional.
Dikatakan Achmad Rizali, kompetensi literasi membaca, numerasi dan sains siswa Indonesia semakin memburuk. Situasi ini sangat berpengaruh terhadap indeks modal manusia Indonesia atau
Human Capital Index (HCI) yang mengukur produktivitas manusia hingga 18 tahun ke depan.
"Melihat hasil PISA, sudah saatnya Presiden Jokowi lebih peduli pada pendidikan nasional," ujar Achmad Rizali, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12).
"Harus ada kebijakan cepat dan revolusioner semacam Perppu dan Inpres untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, mulai dari tingkat yang paling mendasar," imbuhnya.
Seperti diketahui, hasil PISA Indonesia tahun 2022 baru saja dikeluarkan Desember 2023. Skor PISA untuk literasi membaca siswa Indonesia turun dari 371 (tahun 2018) menjadi 359 (tahun 2022).
Begitu juga skor kompetensi matematika siswa Indonesia turun dari 379 (tahun 2018) menjadi 366 (tahun 2022). Kompetensi sains juga turun dari 389 (2018) menjadi 383 (2022).
Selama 20 tahun Indonesia mengikuti tes asesmen yang dilakukan negara maju (OECD), skor Indonesia tidak bergerak dari level terendah yaitu level 1 dan 2. Sekitar 82 persen siswa Indonesia berada di level 1, yang artinya buta secara fungsional baik dalam literasi membaca maupun matematika.
Disampaikan Achmad, situasi ini jika tidak diperbaiki, akan mengganggu keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan indeks modal manusia Indonesia mencapai 73 persen pada tahun 2045. Saat ini, HCI Indonesia 54 persen (2020).
"Sangat mustahil Indonesia bisa mencapai HCI 73 persen ketika semua kinerja pendidikan tidak menunjukkan perbaikan," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Perbaikan Mutu Pendidikan Nasional. Presiden Jokowi juga diharapkan segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. 
BERITA TERKAIT: