Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk urusan sengketa tersebut pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Apalagi, menurut JK, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.
JK menuturkan, saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh, JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada pihak asing di Ibukota Negara (IKN) Nusantara hingga 195 tahun.
Menurut JK, hal itu tidak adil dan tidak berpihak pada kepentingan nasional.
"Di satu pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai, kalau di IKN, hampir dua abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu, tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui keterangannya, Senin (6/11).
Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Dituturkan JK, Hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Karena saat itu belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.
"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu. Jangan lihat sekarang, tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai jangan hanya asing yang diberi penghargaan," tegasnya.
Dalam pandangan JK, kebijakan pemerintah terkait Hotel Sultan mirip dengan kasus Rempang di mana pemerintah lebih mengutamakan asing daripada pribumi.
Untuk itu, JK berharap agar pemerintah dapat lebih bijak dalam melihat persoalan tersebut. JK tidak ingin pemerintah lebih mengutamakan orang asing.
"Jangan pula terjadi kayak di Rempang, untuk kepentingan asing maka rakyat yang ada di situ diusir dari tempatnya. Kalau itu terjadi maka bisa dikatakan kita lebih mementingkan pengusaha asing. Padahal mestinya bisa membantu pengusaha pribumi seperti untuk pengelolaan Hotel Sultan, karena buktinya di IKN bisa sampai 195 tahun," beber JK.
Selain itu, JK juga meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai organisasi tempat berkumpulnya pengusaha untuk segera bertindak membela Pontjo Sutowo.
Sebab, JK mengingatkan, apa yang dialami oleh Pontjo Sutowo bisa saja akan dialami para pengusaha yang bergabung dalam Kadin apabila model kebijakan pemerintah yang selalu mengutamakan asing tidak segera ditentang.
"Kadin harus mengambil sikap yang sama, karena ini bisa saja terjadi pada mereka," tandasnya.
Polemik sengketa Hotel Sultan antara pengusaha Pontjo Sutowo dan pemerintah masih belum menemukan titik akhir. Sejumlah alasan pembenaran diutarakan kedua belah pihak. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: