Begitu dikatakan Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansah, menyoroti keluhan petani tembakau yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.
"Dalam sebuah kebijakan publik, itu harus melibatkan pentahelix. Semuanya itu harus dilibatkan, karena UU dan aturan turunannya harus dipahami industri terdampak dan juga setiap daerah," ujar Trubus dalam keterangan tertulis, Selasa (31/10).
Trubus menggarisbawahi mengenai dampak RPP Kesehatan terhadap industri. Katanya, beberapa industri yang akan terkena dampak dalam aturan tersebut, misalnya farmasi, tembakau, dan telemedisin.
"Termasuk di dalamnya terkait dengan persoalan pertembakauan. Ekosistem tembakau yang marah. Di satu sisi juga ada industri-industri yang lain di situ, misalnya farmasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Mahesa Pranadipa, menyatakan, sebelum muncul draf RPP Kesehatan, polemik pengamanan zat adiktif di RUU Kesehatan juga menimbulkan kontroversi.
Terutama, kata dia, dalam wacana menyatukan zat narkotika dengan tembakau, walaupun akhirnya dibuat terpisah.
Dia memperingati agar RPP Kesehatan tidak menimbulkan dampak negatif bagi industri. Sehingga, perlu dibahas seksama dan teliti.
"UU Kesehatan ini berangkat dari keinginan industri, jadi jangan sampai industri malah jadi korban. Walaupun ada keuntungannya, tetapi jangan sampai salah dalam prosedur," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Idealnya, penyusunan suatu kebijakan publik harus melibatkan semua pihak yang terkait yang akan merasakan langsung dampak dan manfaat dari kebijakan tersebut. 
BERITA TERKAIT: