Salah satu di antaranya adalah mantan Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan, Dimas Oky Nugroho. Dimas yang juga Ketua Perkumpulan Kader Bangsa ini memilih pamit dari Jokowi.
Ia menilai sejatinya politik harus selalu memiliki nilai-nilai keteladanan yang berlandaskan pada idealisme dan moralitas tertinggi, dan hal itu merujuk pada nilai-nilai nusantara dan nilai-nilai yang diperjuangkan sejak negara-bangsa ini berdiri.
"Politik itu ada
virtue-nya, apalagi jika merujuk pada idealisme negara-bangsa ini berdiri. Bahkan jika merujuk pada kemuliaan nilai-nilai nusantara, kita ini adalah bangsa yang selalu setia pada apa yang disebut sebagai 'the highest virtue', hikmat kebijaksanaan, moralitas tinggi," kata Dimas Oky Nugroho dikutip dari akun media sosial Instagramnya, Rabu (18/10).
Politik, kata dia, tidak semata-mata hanya kekuasaan. Politik adalah keteladanan yang harus diberikan dan dituntunkan kepada seluruh rakyat secara menyeluruh dan inklusif kepada anak-anak bangsa.
Pernyataan Dimas ini berkaitan dengan manuver politik anak-anak Presiden Jokowi. Mulai dari Kaesang Pangarep yang secara tiba-tiba didaulat menjadi Ketum PSI hingga Gibran Rakabuming Raka yang kini terbuka lebar untuk menjadi bacawapres setelah keluarnya putusan MK.
"
Ngono-ngono tapi yo ojo ngono rek, jangan receh, tidak aji mumpung, tidak menghalalkan segala cara, tidak mentang-mentang, tidak mengada-ada, tidak akal-akalan, senantiasa jujur dan ksatria," tulis Dimas.
Dalam perjalanan politik Jokowi, sosok Dimas ikut memimpin Jokowi Centre saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Dimas juga menjadi pendukung awal Jokowi saat maju sebagai Capres 2014.
Pada tahun 2017, Dimas menjabat Staf Khusus KSP dan pernah pula menjadi Komisaris Independen Bank Syariah Mandiri.
Di akhir pernyataannya, Dimas memberikan isyarat yang diduga ditujukan kepada Jokowi agar selalu waspada dan bijaksana.
"
I think 'the romance' is over (saya rasa romansa telah berakhir). Saya mohon izin pamit Pak Jokowi, diawali dengan baik semoga
insyaallah diakhiri pula dengan baik," tutup Dimas.
Loyalis Presiden Joko Widodo perlahan pamit setelah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: