Di mana salah satu tantangan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu yang berintegritas adalah soal politisasi identitas. Yaitu upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa.
"Ini yang tidak boleh, politisasi identitas itu yang tidak boleh, kalau politik identitas itu sudah ada dalam diri kita dan tidak bisa diingkari," ujar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono, dalam keterangannya di laman
bawaslu.go.id, Senin (2/10).
Selain politisasi identitas, tantangan lain dari penyelenggaraan pemilu berintegritas adalah politik uang.
Dia menuturkan, terminologi politik uang dalam UU 7/2017 tentang Pemilu hanya mencakup tiga hal. Yaitu saat masa kampanye, saat masa tenang, dan saat pencoblosan.
"Di luar itu tidak ada normanya, tidak ada hukumnya. Dalam undang-undang yang disebut politik uang hanya yang ada di tiga tempat tersebut," sambungnya menjelaskan.
Tantangan Pemilu 2024 selanjutnya, kata Totok, yaitu hoax atau berita bohong. Dia menjelaskan, berdasarkan data Mafindo pada 2022, hoax politik mencapai 549 buah dari total 1.698 hoax (32,3 persen).
Tantangan Pemilu 2024 lainnya, sebut Totok, yaitu persoalan netralitas ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak yang dilarang ikut dalam kampanye.
Untuk itu dia meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi soal netralitas ini, juga terhadap penyelenggara pemilu.
"Kalau penyelenggaranya tidak netral, tidak berintegritas, silakan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," demikian Totok.
Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 diprediksi menghadapi empat tantangan serius, yang akan menjadi penentu pelaksanaan prinsip integritas. 
BERITA TERKAIT: