Pernyataan Menag Yaqut Justru Picu Kontroversi dan Perpecahan Umat

Terkait itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta Ari Aprian Harahap mempertanyakan maksud dari pernyataan Menag Yaqut tersebut.

Sebab, menurut Ari, ketiga kandidat bakal capres yang muncul ke permukaan publik, seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan tidak ada yang menggunakan isu soal agama.

"Tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba Gus Menag membuat pernyataan ini (larangan memilih pemimpin). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan siapa yang dimaksud Menag ini, karena ketiga Capres saat ini tidak ada yang menyinggung soal agama," kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/9).

Atas dasar itu, Ari menilai, Menag Yaqut harus berani menjawab maksud dari pernyataannya tersebut. Sebab menurutnya, apabila Menag Yaqut tak bisa menjawab siapa pemimpin yang dimaksud maka sama saja dengan menyebarkan fitnah kepada publik.

"Kalau Gus Menag tidak menjawab hal ini, sama saja Beliau telah menyebarkan fitnah dan menghasut publik. Seolah isu politisasi agama ini dirawat oleh beliau, justru pernyataan beliau yang bisa memicu kontroversi dan perpecahan di masyarakat," tegasnya.

Mahasiswa Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyayangkan pernyataan Menag yang dinilai justru dapat memicu kontroversi. Sebagai Menag, kata Ari, Harusnya Yaqut cukup tagih komitmen ketiga kandidat bakal capres untuk menjamin hak beragama masyarakat.

"Tak usah mengajak publik untuk tidak memilih pemimpin yang gunakan agama jadi alat politik, Sebab, hingga saat ini ketiga Capres tidak ada yang menyinggung soal ini. Dan masyarakat kita sudah paham betul bahwa politik identitas harus ditinggalkan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik.

Yaqut menyampaikan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, dalam rangka menghadiri Tabligh Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat.

"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (3/9/2023).

Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.

"Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok," kata Menag.

Karena itu pemimpin yang ideal, menurutnya, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.

"Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," katanya.