Fraksi PKS: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Bermanfaat

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menanggapi kritik yang dilayangkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat tahu betapa amburadulnya perencanaan stasiun KCJB yang belum memiliki akses jalan bagi para penumpang.

“Fraksi PKS menilai proyek KCJB ini berpotensi tidak bermanfaat sebagaimana proyek infrastruktur lain yang sudah selesai dibangun tapi tidak bermanfaat (sepi dan tidak beroperasi), seperti Bandara Ngloram di Blora, atau Bandara Kertajati di Majalengka,” kata Nevi, dalam keterangannya pada Jumat (11/8).

Nevi menekankan, sejak 2021 Fraksi PKS (FPKS) konsisten menolak Penyertaan Modal Negara atau PMN KCJB. Bahkan, kata Nevi, sudah tiga kali secara berturut-turut FPKS menolak pemberian PMN untuk proyek KCJB dalam rapat di Komisi VI DPR RI.

“Yaitu tahun 2021 (PMN sebesar Rp.7 Triliun), tahun 2022 (PMN sebesar Rp.4,1 Triliun), dan tahun 2023 (PMN sebesar Rp.4,1 Triliun),” ungkapnya.

Nevi menambahkan, bahwa pada Agustus 2022, Fraksi PKS DPR RI pernah mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket terhadap pembangunan proyek kereta cepat. Saat itu, lanjut Nevi, Fraksi PKS memandang bahwa proyek KCJB mengalami sejumlah masalah sehingga perlu dilakukan pendalaman terkait proyek ini.

“Karena Fraksi PKS memandang bahwa proyek kereta cepat mengalami sejumlah masalah dalam beberapa waktu belakangan. Sehingga kita perlu untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini,” pungkasnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku kesal dengan tidak tertatanya perencanaan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Proyek yang akan diresmikan pemerintah pusat pada 18 Agustus 2023 itu belum memiliki akses jalan bagi para penumpang.

Dia mengaku heran dengan pola pikir manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perencanaan Stasiun KCJB di Karawang dan Padalarang. Saat kereta peluru akan segera beroperasi, akses jalannya justru belum rampung dibangun.