Pernyataan itu disampaikan Jumhur pada konferensi pers menjelang unjuk rasa yang akan digelar di kawasan protokol Jakarta hingga Istana Negara, Kamis (10/8).
Pihaknya yakin Presiden Joko Widodo mau mendengar dan merasakan denyut nadi keresahan rakyat, khususnya kaum buruh, sehingga mau mencabut UU yang dianggap anti konstitusi dan anti Pancasila itu.
"Sehubungan dengan aksi ini, kami dengan perasaan menyesal, memohon maaf kepada warga Jakarta, khususnya bila pada 10 Agustus 2023 akan terjadi ketidaknyamanan dalam berlalulintas," kata Jumhur kepada wartawan di Sekber AASB, Jalan Taman Cilandak Raya nomor 47, Jakarta Selatan, Selasa(8/8).
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu juga meminta pengertian warga Jakarta, karena perjuangan itu demi meningkatkan kesejahteraan 58 juta buruh atau pekerja, setara lebih dari 150 juta orang.
"Aksi Akbar Buruh Ultra Damai ini bukan gerakan atau perjuangan politik, sehingga tidak terafiliasi, tidak bersama-sama dengan partai politik manapun. Aksi ini murni perjuangan buruh dan rakyat Indonesia yang sadar akan perampasan atas hak-haknya, demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama," pungkas Jumhur.
Sementara itu Sekjen KSPSI yang juga koordinator lapangan AASB, Arif Minardi, mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan beberapa kota lainnya.
"Hampir seluruh anggota kami sudah tersosialisasi. Kami optimistis angka 1 juta bisa tercapai," katanya.
Dia juga menjelaskan, longmarch menggunakan sepeda motor akan diawali dengan menggelar unjuk rasa di kantor ILO, Gedung Menara Tower, Jalan MH Thamrin nomor 3, dan dilanjutkan menuju Istana Negara, Jakarta.
"Setelah itu kami ke Istana Negara dengan memberikan draf Perppu Pencabutan UU Cipta Kerja. Draf sudah kita siapkan. Aksi kita aksi damai, aksi ultra damai. Kita akan duduk-duduk sampai UU tersebut dicabut. Ini arogansi, kesombongan mereka harus kita lawan juga dengan massa yang besar," pungkasnya.
Dalam aksinya, AASB akan menyampaikan empat tuntutan, yakni cabut UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Koordinator Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB), Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan permohonan maaf untuk warga Jakarta yang bakal terdampak unjuk rasa yang melibatkan sekitar satu juta buruh. 
BERITA TERKAIT: