Hal tersebut seiring kabar kursi Menkominfo yang sebelumnya dijabat mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate, akan diberikan pada Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.
"Dengan tidak lagi memberikan jatah kursi Menkominfo kepada Nasdem, maka jelas ini merupakan bentuk perang terbuka antara Jokowi dengan Partai Nasdem," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/7).
Karena menurut Saiful, jatah kursi Menkominfo adalah milik Nasdem, namun jika pada akhirnya kursi tersebut harus diserahkan kepada yang lain, maka jelas hal tersebut adalah cara Jokowi untuk membumihanguskan Nasdem dari koalisi pemerintahan.
"Jokowi sangat cerdik untuk mencoba menyingkirkan Nasdem dari koalisi, hal tersebut terbukti dengan menempatkan Budi Arie Setiadi sebagai menteri pengganti Johnny Plate yang kita tau berasal dari Nasdem," kata Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, Jokowi seperti ingin mempertahankan barisan kekuasaannya dengan memperkuat
back up melalui tangan-tangan relawannya, sehingga ia akan bertambah kuat guna menatap 2024 yang akan datang.
"Jokowi sedang menunjukkan kekuatan kekuasaannya dengan sengaja menempatkan relawannya guna menghalau segala bentuk kemungkinan adanya perlawanan dari Nasdem yang kini cenderung berseberangan dengan Jokowi," jelas Saiful.
Bahkan, Saiful melihat, dengan tidak diberikan kursi Menkominfo kepada Nasdem, merupakan langkah mematikan Nasdem dalam pemerintahan.
"Inilah salah satu bentuk penghancuran Jokowi kepada Partai Nasdem, sehingga ia lebih memilih menempatkan relawannya ketimbang menempatkan kader Partai Nasdem dalam pemerintahannya," pungkas Saiful.
Presiden Joko Widodo dipandang sedang memulai perang terbuka dengan Surya Paloh karena tidak lagi memberikan jatah kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kepada Partai Nasdem. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: