Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai, penetapan PSN merupakan wewenang presiden dan harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan badan terkait, termasuk BRIN. Sehingga, mengubah secara sepihak bisa dianggap melanggar aturan dan menentang kewenangan presiden.
“Ini sama saja Kepala BRIN mbalelo melangkahi kewenangan presiden,” kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (29/6).
Mulyanto menilai perubahan sepihak PSN itu sangat fatal karena bisa merusak program lanjutan program yang sudah ditetapkan.
“Namun sayangnya rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut sangat ringan, yakni meminta Kepala BRIN melaporkan kepada Dewan Pengarah mengenai perkembangan PSN tersebut untuk mendapatkan arahan dan evaluasi,” tegasnya.
Hal ini, kata Mulyanto, merupakan rekomendasi yang bersifat basa-basi karena lingkupnya hanya internal lembaga, dari Kepala BRIN kepada Dewan Pengarah BRIN.
Padahal, rekomendasi BPK seharusnya lebih solutif dan tegas. Misalnya, meminta BRIN berkoordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam melakukan kajian atas penyesuaian maupun penghentian PSN.
“Dengan begitu semua program perubahan dapat ditetapkan dalam Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional oleh Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP setelah mendapat persetujuan presiden,” ujar Mulyanto.
Atas dasar itu, Mulyanto menganggap tindakan Kepala BRIN yang melangkahi kewenangan Presiden dengan mengubah program PSN secara sepihak perlu mendapat teguran keras dari Presiden.
“Karena (ini) menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik,” tandasnya.
BPK RI dalam laporan temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Semester II tahun 2022 mengurai, BRIN tidak mendukung PSN terkait industri garam, pengembangan Drone MALE Kombatan, serta major project pengembangan Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS).
Kemudian, perubahan atas tiga program PSN tersebut dilakukan BRIN tanpa persetujuan presiden dan akibatnya beberapa program lanjutan berpotensi tidak dapat dijalankan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan sanksi kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Ini lantaran yang bersangkutan telah mengubah secara sepihak Program Strategis Nasional (PSN) yang sudah ditetapkan. 
BERITA TERKAIT: