Netralitas ASN, Berperan Penting dalam Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Netralitas ASN bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan negara kita.

Begitu dikatakan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi?", yang digelar Moya Institute di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (25/5).

Agus mengutip dalam Bawaslu, dalam rentang waktu 2020-2021 di mana saat itu digelar Pilkada di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034.

"Dari jumlah pelanggaran itu, 1.373 ASN di antaranya diberi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK)," kata Agus.

Berkaca dari data itu, Agus menekankan agar para ASN menempatkan diri pada posisi netral dalam pemilu. Sebab jika tidak, akan mempengaruhi pelayanan publik ke depannya.

"Sebagai bagian penting dari pemerintahan yang berfungsi untuk menyelenggarakan kebijakan publik, ASN memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam proses Pemilu," pungkasnya.