Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka acara Bimbingan Teknis bertema Sinergisitas Partai Politik dalam Pembangunan Daerah di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (20/5).
Hadir pada acara tersebut para bakal calon legislatif kabupaten/kota dan provinsi se-Jawa Tengah dari Partai Nasdem dan pengurus DPW Partai Nasdem Jateng sebagai peserta bimbingan teknis.
Hadir pula Ahli Perencanaan Daerah, Dr. Zulkifli, dan Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik, Ahmad Baidhowi AR, sebagai narasumber.
Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan pandangan terkait konsep partai politik dari waktu ke waktu.
Pada 1770, Edmund Burke seorang filsuf sekaligus ekonom, ungkap Rerie sapaan akrab Lestari, merumuskan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok, beranggotakan laki-laki dan perempuan, yang bersatu atas dasar gagasan politik yang sama, untuk memajukan kepentingan nasional.
Kelompok tersebut, masih mengutip pendapat Edmund Burke, memiliki nilai, minat dan latar belakang pemikiran searah yang mengakomodir perbedaan dan persamaan untuk berjalan bersama menuju satu tujuan.
"Namun, pada awal abad XX, memasuki abad modern, konsep partai politik bergeser menjadi sebuah organisasi elite dengan seperangkat sistem politik yang kompleks," ucap legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dikutip
Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (20/5).
Padahal, tegas Rerie, dalam konteks pembangunan daerah, partai politik juga harus mengakomodir kepentingan nasional yang direalisasikan selain dalam bentuk pembangunan fisik, juga sumber daya manusia.
Sehingga, partai politik juga harus mampu menjadi institusi pengasah nalar politik melalui pembelajaran berbasis visi dan ideologi, mengedepankan budaya berpikir kritis, menyajikan kebaruan berbasis pengetahuan ilmiah.
Selain itu, partai politik juga harus menjadi wadah kesadaran sosial akan kepentingan nasional dengan mengedepankan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas negeri ini.
Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan melibatkan dialektika antarinstitusi, partai politik, dan pemerintah daerah. Di mana partai politik harus mampu mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis keilmuan dalam proses pembangunan. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: