Hal itu disampaikan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amir Arief dalam kegiatan pendidikan kaderisasi perempuan tingkat nasional di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Minggu (26/2).
Amir mengatakan, pentingnya kualitas pendidikan khususnya pada kader perempuan menjadi bagian dari upaya penguatan demokrasi di Indonesia. Karena, karakteristik demokrasi tersebut harus mampu membangun sistem politik dan pemerintahan yang kondusif untuk menghadirkan iklim pendidikan yang baik.
Amir menjelaskan, tujuan negara sulit diwujudkan jika korupsi masih merajalela. Sehingga, berbagai pendekatan telah KPK lakukan untuk memberantas korupsi seiring berjalannya pemerintahan, di antaranya melalui komitmen bersama masyarakat untuk menurunkan tingkat korupsi.
"Salah satu sasarannya KPK terus memperluas keterlibatan perempuan dalam upaya meminimalisir tidak pidana korupsi," ujar Amir dalam unggahan KPK di Twitter, Rabu (1/3).
Apalagi, kata Amir, banyak temuan KPK terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, disebabkan dari kegagalan dan buruknya suatu sistem. Karena itu, KPK berperan penting untuk mengajak seluruh kader perempuan PDIP untuk bersama-sama merumuskan berbagai sistem yang tidak bisa membuka peluang dan celah terjadinya korupsi.
Selain itu, Amir menerangkan, nilai integritas pada parpol harus terus dibangun dan dijaga, serta dicegah melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan KPK bersama parpol dalam mewujudkan iklim politik di Indonesia yang bebas dari korupsi.
"Pada PCB Terpadu ini, para kader parpol akan mendapatkan edukasi dan materi antikorupsi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait korupsi dan dampaknya. Oleh karenanya, integritas para kader perempuan PDI Perjuangan juga harus tertanam untuk mendorong penguatan budaya dan sistem antikorupsi dalam kelangsungan kemajuan negara," jelas Amir.
Melalui kegiatan pendidikan kaderisasi perempuan PDIP tingkat nasional, edukasi antikorupsi yang KPK berikan pada kader perempuan diharapkan bisa menjadi mesin penggerak demokrasi, dan dapat menghasilkan para pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang bersih dari korupsi.
Sebagai langkah preventif selain penindakan, kata Amir, langkah pencegahan harus tetap dilakukan dibarengi dengan pendidikan. KPK meyakini, pendidikan antikorupsi tidak cukup sampai dengan pendidikan yang bersifat formal, tapi pendidikan informal seperti kegiatan edukasi antikorupsi kepada para peserta didik kaderisasi perempuan PDIP.
"Melihat dampak dari korupsi itu sendiri, tentu sangat berpengaruh dengan seluruh program pembangunan nasional termasuk pendidikan. KPK dengan trisula pemberantasan korupsi, strategi penindakan tetap berjalan dengan mengedepankan strategi pencegahan dan pendidikan," pungkas Amir.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran dan Kurikulum Sekolah Partai PDIP, I Wayan Sudirta menyampaikan apresiasinya kepada KPK karena telah hadir memberikan pendidikan dan edukasi antikorupsi kepada seluruh kader perempuan PDIP.
Terlebih kata dia, peran perempuan untuk antikorupsi menjadi modal penting guna mendorong para kader perempuan bisa aktif di politik, serta menjadi eksekutif dan legislatif sebagai representasi kesetaraan gender.
"Karakter integritas atau antikorupsi ini wajib dimiliki oleh para kader PDI Perjuangan, termasuk juga pada kader perempuannya. Karena, peran perempuan sangat sentral mulai dari rumah tangga sebagai garda terdepan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi pada keluarga," kata I Wayan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kualitas pendidikan khususnya pada kader perempuan menjadi bagian dari upaya penguatan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam mencapai demokrasi ideal, dibutuhkan pendidikan yang setara di tengah keragaman masyarakat Indonesia, termasuk pada partai politik (parpol). 
BERITA TERKAIT: