Ambil Momentum, Pemerintah Dorong Perfilman Lakukan Intellectual Property

Warga yang tidak bepergian, justru menghabiskan waktu untuk mengisi kekosongan kegiatan dengan menonton film baik melalui HP atau laptop.

Aktivitas tersebut, tentu membuat angka pembajakan film di Indonesia turun. Turunnya angka tersebut, harus diimbangi dengan Intellectual Property pada industri kreatif dengan tujuan membuka lapangan kerja yang banyak.

Begitu pandangan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif M. Neil El Hilman dalam diskusi bertema "Intellectual Property (IP): Peluang, Tantangan, Solusi" di Gedung Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Jakarta Selatan, Rabu petang (22/2).

"Bahwa saat ini masalah klasik (pembajakan), berangsur menurun,” kata M. Neil.

Peluang ini, lanjutnya, harus menjadi momentum agar industri kreatif semakin tumbuh berkembang dengan ide serta tampilan baru lewat film. Salah satu caranya dengan terus mendorong pelaku industri kreatif melakukan intellectual property dan menjadikan UU 24/2019 tentang Industri Kreatif sebagai payung hukum.

“Kami juga tengah mengupayakan jaminan utang untuk konten kreator. Pak Menteri Sandi dan Bu Wamen Anggela masih melakukan pembahasan dengan OJK dan perbankan,” katanya.

Senada dengan M. Neil, Ketua Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi (Bapepan) Kadin Indonesia, Ariful Yaqin Hidayat menyebut pemerintah tidak bisa sendiri dalam mengembangkan industri kreatif.

Perlu dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan agar dapat berdampak bagi terserapnya lapangan pekerjaan.

“Ekonomi kreatif menyuplai 5 persen PDB dan membuka 7-8 persen tenaga kerja di semua negara. Dahsyat bukan?” kata Ariful.