Hal tersebut disampaikan Marwan saat membacakan hasil rekomendasi Panja BPIH pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).
"Kami mengapresiasi keberanian Menteri Agama untuk membuka pandangan kita terhadap keuangan perhajian kita," ujar Marwan.
"Kami memahami bahwa memgusulkan besaran ongkos haji yang mencapai puncak idealisme maupun proporsi yang sepantasnya, 70 banding 30, itu luar biasa dan patut kita apresiasi," lanjutnya.
Dalam Raker bersama Komisi VIII pada 19 Januari 2023, Kementerian Agama mengusulkan rerata BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Di mana komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen).
Usulan ini berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat.
Meski komposisi BPIH yang diusulkan Kementerian Agama cukup ideal, kata Marwan, Panja masih melakukan pengkajian lebih lanjut serta disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, Panja BPIH akan melakukan beberapa penyesuaian.
“Usulan Menag kami pandang sebagai sesuatu yang ideal, tapi belum bisa dilakukan, karena prosesnya harus gradual atau bertahap,†jelasnya. “Atas keberanian Menag dan keberanian untuk menanggung risiko adalah keberanian yang patut diacungi (jempol).â€
Anggota Komisi VIII dari semua fraksi ikut hadir dalam Rapat Kerja kali ini. Sementara yang ikut mendampingi Menag adalah Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Sekjen Kemenag Nizar, Irjen Kemenag Faisal, juga para Staf Khusus Menteri Agama dan jajaran Ditjen PHU.
.jpg)
BERITA TERKAIT: