Hal itu disampaikan Joko Widodo saat memberikan pengarahan di acara Rapim Kemhan tahun 2023 yang diikuti oleh perwira TNI dan Polri di Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1). Jokowi tidak ingin, informasi intelijen terlambat datang, karena hal tersebut sangatlah fatal.
"Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Sekali lagi, informasi intelijen menjadi sangat vital,†kata Jokowi.
Di tengah situasi global yang tidak stabil, kata Jokowi informasi intelijen merupakan kunci. Oleh karena itu, Jokowi meminta Kemhan mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan.
"Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana," ujar Jokowi.
Arahan Jokowi kepada Prabowo ialah bisa mengorkestrasi sumber informasi intelijen yang bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif," imbuh Jokowi.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Presiden Joko Widodo meminta Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan mengorkestrasi informasi intelijen kepada pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi. 
BERITA TERKAIT: