Begitu yang dikatakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam pidato politik bertemakan "Candu Impor dan Bahayanya Bagi Demokrasi" secara virtual, Rabu (14/4).
"Kebijakan impor saya kira muncul dari perilaku para pemburu rente yang memaksakan adanya pemburu impor untuk terus langgeng di Indonesia, para pemburu rente ini mencari keuntungan sesaat dan rela mengorbankan nasib rakyat kecil nasib petani, nasib kita di kemudian hari," ucap Zulhas sapaan akrabnya.
Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, seharusnya reformasi memberikan masyarakat rasa kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan.
Tapi yang saat ini terjadi, kata Zulhas, justru kebalikannya. Selama 23 tahun reformasi di Indonesia tidak ada kedaulatan pangan, dan utang negara yang kian memuncak.
"Namun rasanya cita-cita itu masih jauh panggang dari api dalam 23 tahun kita justru masih dihimpit banyak persoalan mulai dari kecanduan impor pangan yang menunjukkan tidak adanya kedaulatan kita dalam bidang pangan hingga belitan utang luar negeri semakin meningkat, akibatnya kesejahteraan rakyat menjadi PR lama yang tidak kunjung usai," tegasnya.
Zulhas kemudian menyinggung, adanya kebijakan impor ini lantaran biaya demokrasi yang tinggi untuk dapat menjadi pejabat di Indonesia.
"Apakah ini buah dari sistem demokrasi yang
high cost, yang mahal? Sebagaimana yang pernah saya singgung dalam pidato sebelumnya. Saya kira ada kaitan atau ada hubungannya. Ada yang perlu kita evaluasi dari demokrasi dan cara kita menjalankan pasca reformasi," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: