Bahkan, pimpinan DPR RI seluruhnya sepakat bahwa pemerintah perlu mendorong pengembangan vaksin nusantara tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin nusantara yang dinilai sebagian dilarang karena tidak sesuai metode ilmiah.
Dia telah mendengar pernyataan dari BPOM terkait vaksin nusantara yang diminta untuk menyempurnakan metode penelitiannya.
"Jadi perlu kami luruskan bahwa BPOM bukannya melarang, tapi kami dengar BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari vaksin nusantara untuk kemudian menyempurnakan metode-metode," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (24/3).
"Sehingga kemudian bisa dilakukan fase 2 sepanjang metode-metode itu kemudian diperbarui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh BPOM,†imbuhnya.
Politisi Partai Gerindra mengatakan, vaksin nusantara perlu untuk dikembangkan dan didukung oleh pemerintah lantaran mampu mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional.
Pasalnya, inovasi pada vaksin untuk pandemi Covid-19 saat ini seperti menjadi perlombaan antar negara untuk membuktikan kemutakhiran teknologi yang dimiliki.
"Kami juga sampaikan kepada BPOM, bahwa vaksin nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mengharumkan nama bangsa,†tuturnya.
Atas dasar tersebut, lanjut Dasco, uji klinis fase kedua vaksin nusantara perlu untuk dilakukan, dan juga disampaikan kepada masyarakat agar tidak terkesan ada yang menghambat pelaksanaan pengembangan vaksin Nusantara.
“Uji klinis fase dua itu dibicarakan dan jangan terkesan kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat. Mudah-mudahan semua berjalan lancar seperti yang dikehendaki semua pihak,†tandasnya.
Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui untuk dilanjutkan pengembangan vaksin nusantara garapan inovasi dalam negeri. 
