Penunjukan Idham Jadi Calon Kapolri Hak Proregatif Presiden, Tidak Perlu Dipolemikkan!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sabtu, 26 Oktober 2019, 11:38 WIB

Penunjukan Idham Jadi Calon Kapolri Hak Proregatif Presiden, Tidak Perlu Dipolemikkan<i>!</i>

Idham Azis/Net

Penunjukan Komjen Idham Azis sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Tito Karnavian tidak perlu dipolemikkan. Presiden Joko Wododo sudah mengirimkan nama Idham sebagai calon Kapolri tunggal ke DPR.

BERITA TERKAIT:

"Saya mendukung penuh penunjukan Idam Azis jadi Kapolri," kata Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi kepada wartawan, Sabtu (26/10).

Menurut Bursah, Kompolnas sudah tepat mengusulkan Idham sebagai Kapolri kepada Presiden. Dan Jokowi sudah menyetujui rekomendasi Kompolnas tersebut.

"Biarkan teman-teman di Komisi III DPR nanti bekerja melakukan uji kepatutan dan kelayakan," katanya.

Lebih lanjut, Bursah menambahkan eks Kapolda Metro Jaya 2017 itu merupakan sosok yang memang layak memimpin Polri. Bursah yakin ketika Idham menjadi Kapolri dia bakal berkerja maksimal.

"Jadi tidak perlu ada polemik karena penunjukan Kapolri ini hak proregatif Presiden. Jadi tak perlulah mempersoalkan itu karena pencalonan Idham Azis ini sudah sesuai peraturan," tambah dia.

Bursah juga meminta Indonesia Police Watch (IPW) tidak membuat kegaduhan baru soal diajukannya Idham sebagai calon Kapolri tunggal.

"Karena tidak ada yang salah dari pencalonan Idham Azis. Kita beri saja waktu DPR bekerja. Kita tak perlu gaduh," tukas Bursah yang juga aktivis demokrasi senior ini.